Pengantar

Setelah pemerintah frustasi, karena rencananya untuk menghapus BBM jenis premium dari tengah masyarakat banyak menghadapi penolakan, termasuk dari para ulama’ dan tokoh-tokoh ormas, maka pemerintah pun menggunakan Ma’ruf Amien untuk mengeluarkan fatwa aneh seputar haramnya orang kaya menggunakan premium. Meski istilah “menggunakan Ma’ruf Amien” ini ditolak oleh Menteri ESDM, tetapi kesimpulan ini tidak bisa ditolak, karena fatwa ini dinyatakan Ma’ruf Amien, setelah pertemuan antara kementerian ESDM dengan MUI (27/6/2011).  Pimpinan PP Tebuireng, Jombang, KH Shalahuddin Wahid, atau akrab dipanggil Gus Sholah, yang juga cucu Hardratus Syaikh Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa fatwa ini bukan merupakan sikap MUI, tetapi masih pandangan pribadi Ma’ruf Amien (29/6/2011).

Rencana menghapus BBM jenis premium dari tengah masyarakat ini sebenarnya sudah dirancang oleh pemerintah sejak kementrian ESDM dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro dan bekerjasama dengan DPR kala itu, hingga lahir UU No. 22/2001. Undang-undang ini sendiri didanai USAID, seperti dalam pengakuan mereka, “USAID telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akan meningkatkan kompetisi dan  efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi).”

Setelah UU ini disahkan, dalam rilisnya, USAID menyatakan, “Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai USD 4 juta (Rp 40 miliar) untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan  kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan.“ Tidak hanya itu, USAID juga meggelontorkan dana ke sejumlah LSM untuk mendukung rencana mereka, “Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan USD 850 ribu (Rp 8.5 miliar) untuk mendukung sejumlah LSM dan universitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal.”

Ternyata semua kebijakan penghapusan BBM jenis premium ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi BBM, yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor Migas. Semuanya ini tak lain merupakan syarat dari hutang yang diberikan Bank Dunia, sebagaimana yang mereka rilis, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh  ke tangan orang kaya.” (Indonesia Country Assistance Strategy – World Bank, 2001).

Keingan USAID dan Bank Dunia itu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena dengan senang hati, pemerintah ketika itu mengikutinya, sebagaimana tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan 2000), “Pada sektor migas, pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional.” Ini ditegaskan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) “..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus  secara bertahap subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”

Ini ditegaskan oleh Menteri ESDM ketika itu, Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003). Bahkan, Dirjen  Migas Kementrian ESDM kala itu, Iin Arifin Takhyan menyatakan, “Saat ini terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Di antaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika)…”

Berbagai kebijakan liberalisasi Migas yang digulirkan sejak tahun 2001 memang tidak bisa berjalan mulus. Meski kenaikan BBM terus merangkak sejak era Megawati, kemudian dilanjutkan pada era SBY-JK dengan menaikkan 100% lebih, ternyata masih belum cukup bagi pemain asing untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka pun terus mendesak pemerintah SBY-Budiono untuk segera menjalankan agenda liberalisasi Migas ini, antara lain dengan mencabut subsidi BBM dan menghapus BBM jenis premium. Berbagai dalih dan penyesatan pun dibuat, seperti “Subsidi hanya untuk miskin”, dan terakhir dengan menggunakan fatwa Ma’ruf Amien, yang menyatakan “Haram orang kaya mengambil hak orang miskin.”

Karena itu, fatwa ini harus didudukkan dalam posisi mendukung program liberalisasi migas pemerintah, penghapusan subsidi BBM dan penghapusan BBM jenis premium. Lebih jauh, fatwa ini sebenarnya mendukung program penjajahan Kapitalisme Global, baik melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID maupun perusahaan multinasional, seperti Chevron, Shell, Exxon Mobil Oil, dll. Sebab, produksi Migas Indonesia yang dikuasai asing, seperti Chevron (44%), Total E&P (10%), Conoco Philip (8%), CNOOC (4%), Petro China (3%), British Petrolium (2%), lain-lain (4%) ini tidak akan bisa mengeruk keuntungan maksimal dari Indonesia, kalau masih terhalang kebijakan BBM jenis premium. Sementara Pertamina sendiri hanya menguasai 16% dari total produksi.

Benarkah BBM Premium Hanya Hak Orang Miskin?

Minyak dan gas adalah barang tambang (ma’adin) yang merupakan hak milik umum, baik orang kaya maupun miskin. Ini ditegaskan oleh Nabi dalam sejumlah hadits, antara lain:

النَّاسُ شُرَكَآءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الكَلإِ وَالمَآءِ وَالنَّارِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

“Manusia sama-sama membutuhkan tiga hal: padang, air dan api.” (H.r. Ahmad dan Abu Dawud. Tokoh-tokoh perawinya terpercaya [tsiqqat])

Dalam riwayat lain juga dinyatakan hadits yang serupa, dengan redaksi yang agak berbeda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكلإِ وَالْنَّارِ (رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)

“Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga hal: air, padang dan api.” (H.r. Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah dari Ibn ‘Abbas. Di dalamnya terdapat tambahan, “Harganya haram.”)

Karena ini merupakan hak milik umum, yang sama-sama dibutuhkan oleh semua orang, maka setiap orang, baik kaya maupun miskin, sama-sama berhak untuk menikmati barang milik umum tersebut. Keumuman lafadz “an-Nas” dan “al-Muslimun” tetap berlaku dengan konotasi umum, selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

اَلْعُمُوْمُ يَبْقَى بِعُمُوْمِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ التَّخْصِيْصِ

“Lafadz umum tetap dengan konotasi keumumannya, selama tidak ada dalil yang menyatakan kekhususannya.”

Dalam konteks ini tidak ada satu dalil pun yang mengecualikan keumuman lafadz/dalil tersebut. Padahal, melakukan takhshish (pengkhususan) tanpa adanya mukhashish (lafadz/dalil yang mengkhususkan) jelas tidak boleh. Padahal jelas tidak ada dalil yang men-takhshish hadits-hadits di atas, baik al-Qur’an, as-Sunnah, Ijmak Sahabat maupun Qiyas. Dengan demikian, mengkhususkan BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin sama dengan melakukan takhshish tanpa adanya mukhashish. Jelas tidak boleh.

Maka, pandangan yang menyatakan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak orang miskin, dan karenanya orang kaya haram mengkonsumsinya jelas merupakan pandangan yang batil. Bahkan, kesimpulan seperti ini bukan merupakan kesimpulan hukum syara’, melainkan kesimpulan logika mantik. Kesalahannya terletak pada premis yang menyatakan, bahwa BBM bersubsidi adalah hak orang miskin. Padahal, nas syara’ menyatakan sebaliknya, dimana semua orang mempunyai hak yang sama, baik kaya maupun miskin. Akibat kesalahan presmis tersebut, maka disimpulkan, bahwa orang kaya haram mengkonsumsinya. Sebab, dianggap mengambil hak orang miskin. Ini jelas kesimpulan yang batil.

Membatasi BBM Bersubsidi Bukan Pengaturan

Alasan lain yang dikembangkan adalah, bahwa pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan bentuk pengaturan pemerintah untuk kemaslahatan publik, sebagaimana kaidah:

تَصَرُّفُ الإمَامِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (kebijakan) imam (khalifah/kepala negara) terikat dengan kemaslahatan (rakyat).”

Tindakan (tasharruf) pemerintah dalam hal ini harus dibedakan, antara tasyri’i (legislasi) dan ijra’i (administratif). Mengubah kepemilikan yang diatur syariah, dari kepemilikan umum menjadi milik negara (nasionalisasi) atau individu (privatisasi) adalah bentuk tasyri’i, yang jelas menyimpang dari ketentuan syariah. Demikian juga membatasi BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin adalah bentuk tasyri’i, yang juga menyimpang dari ketentuan syariah. Maka, tindakan pemerintah seperti ini merupakan pelanggaran terhadap syariah. Dengan alasan apapun, pelanggaran syariah tetaplah pelanggaran. Tidak bisa dicarikan pembenaran sebagai bentuk pengaturan.

Ini berbeda dengan tindakan (tasharruf) pemerintah dalam hal administratif, seperti peraturan lalulintas, SIM, KTP dan sebagainya, maka tindakan dalam konteks ini benar-benar merupakan bentuk pengaturan yang dibolehkan. Mengikuti dan metaatinya pun wajib, karena dalam konteks ini merupakan masalah admistratif.

Di Balik Dalih Pengaturan BBM Bersubsidi

Penjelasan di atas sudah cukup untuk menunjukkan kebatilan fatwa haramnya orang kaya mengkonsumsi BBM jenis premium. Sekali lagi, fatwa ini hanyalah stempel pemerintah dalam melegalkan kebijakan liberalisasi sektor Migas. Jika harus dikeluarkan fatwa, semestinya fatwa yang mengharamkan liberalisasi ekonomi, termasuk sektor Migas yang menjadi penyebab terjadinya kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini. Jika harus dikeluarkan fatwa, mestinya fatwa yang mengharamkan hutang, baik kepada IMF, Bank Dunia maupun USAID, yang menjadi otak lahirnya kebijakan liberalisasi Migas ini.

Karena itu, fatwa seperti ini, selain tidak ada nilainya di dalam Islam, juga bertentangan dengan syariah. Tidak hanya itu, fatwa ini juga bisa membukan jalan orang-orang Kafir untuk menguasai sektor strategis, yaitu Migas. Sekaligus melanggengkan penjajahan mereka terhadap negeri Muslim terbesar ini. Ini jelas haram. Pertama, karena haram hukumnya memberi jalan orang Kafir untuk menguasai kaum Muslim. Allah berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum Kafir untuk menguasai orang Mukmin.” (Q.s. an-Nisa’ [04]: 141)

Kedua, membantu mereka untuk menguasai kaum Muslim juga haram, sebagaimana ditegaskan oleh Allah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam (melakukan) dosa dan permusuhan.” (Q.s. al-Maidah [05]: 02)

Bagaimana Seharusnya?

Barang-barang milik umum seharusnya ini tidak boleh dialihkan, baik sebagai milik negara (nasionalisasi) maupun individu (privatisasi). Negara dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pengelola hak milik umum ini agar barang-barang tersebut sampai kepada pemiliknya dengan harga yang murah dan terjangkau.

Memang tidak ada larangan bagi negara untuk menetapkan harga migas mengikuti harga pasar atau harga tertentu yang rasional, tetapi seluruh kebijakan tersebut bukan untuk keuntungan pemerintah (negara) atau asing (privat), karena barang tersebut bukan milik mereka. Jika pemerintah (negara) harus menempuh kebijakan yang kedua ini, maka hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat, melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Termasuk jaminan terpenuhinya sandang, papan dan pangan melalui pembukaan lapangan kerja yang memadai.

Apa yang ditempuh oleh pemerintah (negara) saat ini justru merugikan rakyat. Karena, selain BBM murah dihilangkan, maka keuntungan dari kenaikan harga BBM itu juga tidak dikembalikan kepada rakyat. Sebab, subsidi kesehatan, pendidikan dan layanan yang lain justru dipangkas. Artinya, kenaikan harga, dihilangkannya BMM murah dan rakyat dipaksa mengkonsumsi BBM jenis Pertamax jelas-jelas untuk kepentingan asing. Ini jelas haram.

oleh: Hafidz Abdurrahman, sumber: www.hizbut-tahrir.or.id

[Al Islam 542]

Revolusi Mesir ini diilhami oleh Revolusi Melati di Tunisia yang berhasil mengusir presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, setelah berkuasa selama 23 tahun. Inspirasi itu juga telah menjalar ke Aljazair, Yaman, Yordania. Dan mungkin juga akan menjalar ke Syria, Libia, Sudan, Saudi Arabia dan negara lainnya. Rangkaian semua itu digambarkan sebagai revolusi arab yang berujung perubahan di dunia Arab.

Perubahan Semu

Revolusi Melati di Tunisia memang bisa mengusir diktator Zine El Abidine Ben Ali, setelah 23 tahun berkuasa. Setelah itu, kendali negara beralih ke tangan Mohammed Gannouchi, Kallal, Fuad Mebazza. dan pemerintahan persatuan. Sayangnya mayoritas mereka adalah orang-orang Ben Ali dan tetap dekat dan loyal ke Prancis.

Di Mesir, Hosni Mubarak dipastikan tidak bisa bertahan dan harus turun. Presiden Barack Obama, Senin (31/1), mendesak ‘transisi yang tertib dan mulus’ untuk demokrasi Mesir (republika.co.id, 31/1). Di lain pihak, 27 menlu Uni Eropa juga mendesak Kairo untuk mengambil pendekatan selangkah demi selangkah, dimulai dengan (pembentukan) pemerintah sementara barbasis luas dan berpuncak dengan pemilihan demokratis (Kompas, 1/2).

Pihak-pihak oposisi Mesir, termasuk sebagian besar dari mereka yang telah bergabung dalam Koalisi Nasional untuk Perubahan di bawah Mohammed ElBaradei, juga menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi yang melibatkan semua pihak terutama oposisi. Mereka menunjuk ElBaradei -sebagian lain menunjuk Amr Mousa, yang menjabat sebagai sekjen Liga Arab, dan mantan Menlu Mesir- untuk menegosiasikan hal itu dengan pemerintah (lihat, Aljazeera.net, 31/1). Di sisi lain, Wapres Omar Suleiman menyatakan (1/2) bahwa ia ditugaskan melakukan dialog dengan kekuatan oposisi tentang sejumlah masalah terutama reformasi konstitusi dan yuridis (BBC.co.uk/Arabic, 1/2).

Maka hasil revolusi Mesir pun bisa diprediksi. Mubarak turun dan dibentuk pemerintahan transisi. Pemerintahan transisi maksimal hanya satu tahun. Tugasnya memastikan terjadinya reformasi konstitusi dan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Reformasi konstitusi dilakukan untuk membatasi kekuasan presiden, menguatkan posisi dan kekuasaan perdana menteri, menguatkan posisi parlemen dan terbentuknya aturan yang menjamin pelaksanaan pemilu demokratis. Itulah hasil-hasil yang sangat mungkin terjadi di Mesir mirip yang terjadi di Tunisia.

Revolusi Melati di Tunisia yang menginspirasi revolusi arab hanya membuahkan perubahan rezim. Revolusi Mesir kali ini agaknya juga berakhir pada pergantian rezim semata, tanpa perubahan sistem yang berarti. Tentu hal itu sungguh disayangkan. Apalagi jika orang-orang baru, baik di Tunisia maupun Mesir, tetap saja dekat atau loyal kepada barat, baik AS atau Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Padahal untuk itu ratusan nyawa dan darah suci anak-anak kaum Muslim harus menjadi tumbalnya.

Itu bukan yang pertama di dunia Islam. Reformasi di Indonesia, misalnya, memang berhasil menumbangkan Soeharto. Namun hingga kini persoalan Indonesia belum selesai. Apa yang di era Soeharto dikritik oleh demonstran seperti maraknya korupsi, kolusi, mafia peradilan, kemiskinan, justru kembali berulang saat ini. Dalam beberapa hal bahkan lebih parah. Kehidupan ekonomi rakyat pun tidak lantas membaik pasca reformasi. Era reformasi justru melahirkan kebijakan ekonomi kapitalisme neo liberal anti rakyat seperti privatisasi, pengurangan bahkan pencabutan subsidi, pasar bebas dll.

Hal sama juga terjadi di Pakistan. Diktator Musharraf berhasil ditumbangkan dan diganti dengan pemerintahan demokratis. Hasilnya, pemerintah demokratis itu sama saja dengan diktator Musharraf, yaitu menghamba kepada barat, khususnya AS. Perekonomian Pakistan pun tak juga bangkit. Kehidupan rakyat tetap tidak banyak berubah.

Begitu juga di Bangladesh, pasca tumbangnya penguasa militer Zia ulHaq dahulu. Juga yang terjadi di dunia arab, pasca tumbangnya rezim King Faisal di Irak, Saddam Husein di Irak, raja Fuad di Mesir, Anwar Sadat di Mesir tahun 1981, Shah Reza di Iran, dsb. Semuanya sama, hanya berakhir dengan pergantian rezim tanpa ada perubahan sistem. Hasilnya dapat kita lihat dan rasakan. Dunia Islam termasuk negeri ini tetap saja terpuruk. Rakyatnya banyak yang menderita sementara kekayaannya lebih banyak dikuasai oleh segelintir orang bahkan dirampok oleh atau malah diserahkan kepada kafir barat yang sejatinya adalah musuh umat.

Umat ini sungguh telah berkali-kali terjebak pada proses yang sama. Padahal Rasulullah saw bersabda:

«لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

Tidak selayaknya seorang mukmin dipatok ular dari lubang yang sama dua kali (HR al-Bukhari dan Muslim)

Mewujudkan Perubahan Hakiki

Pelajaran penting dari semua itu adalah bahwa perubahan dan pergantian rezim saja tidak cukup. Pangkal masalahnya bukanlah sosok Mubarak, Ben Ali, Soeharto, Musharraf, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh, Raja Abdullah atau rezim-rezim lain. Pangkal masalahnya adalah sistem sekuler demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan oleh rezim-rezim itu.

Bahkan perubahan sebatas rezim tanpa disertai dengan perubahan sistem akhirnya kembali mendudukkan “penumpang gelap,” yang menjadi kaki tangan poros imperialis. Rezim diktator jatuh, diganti oleh rezim baru yang masih pro Barat baik Amerika, Inggris atau Prancis. Menerapkan sistem yang sama. Dan persoalan yang samakan muncul berulang kembali.

Saatnya Kita berupaya mewujudkan gelombang perubahan hakiki. Di mana rakyat tidak hanya menuntut sekadar pergantian orang tapi juga sistem. Karena rakyat akhirnya menyadari pergantian orang tidak banyak membawa perubahan berarti, tanpa perubahan sistem.

Untuk itu ada beberapa hal penting harus diwujudkan:

Pertama, sistem alternatif itu harus disiapkan. Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam dengan syariahnya yang telah diturunkan oleh Allah SWT, Zat yang Mahatahu, Mahaadil lagi Maha Bijaksana. Allah SWT menyindir kita jika kita benar-benar orang yang yakin :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50)

Ibarat kita akan membangun bangunan baru, menggantikan bangunan lama yang sudah bobrok, maka desain bangunan baru itu harus dirancang dan digambarkan. Begitu pula mewujudkan perubahan hakiki menuju sistem Islam, maka sistem Islam yang termaktub di dalam al-Quran dan as-Sunnah itu harus digambarkan desainnya. Ini sangat penting, karena tanpa gambar desain itu bisa jadi akan salah bangun dan tak akan terwujud bangunan yang diidamkan. Hizbut Tahrir telah berupaya menggambarkan desain sistem Islam itu baik Sistem Pemerintahannya, Struktur Pemerintahan dan Admistrasi, Sistem Ekonomi Islam, Sistem Pergaulan Islam, Keuangan di Negara Khilafah, Sistem Pidana dan Sanksi, Hukum-hukum Pembuktian, dsb, sehigga siap pakai dan siap bangun.

Kedua, terus dikomunikasikan secara masif kebobrokan bangunan sistem ideologi sekuler kapitalisme dengan sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, dsb. Sehingga umat paham bahwa tidak ada gunanya lagi sistem bobrok dan usang itu dipertahankan dan terus diterapkan.

Ketiga, kaum kafir barat dan para pengusung sistem kapitalisme yang bobrok akan berupa dengan segala cara untuk mempertahankan sistem itu. Maka strategi dan cara-cara mereka harus dibongkar kepada umat. Jati diri mereka pun harus ditelanjangi. Sehingga umat tidak akan terpedaya oleh mereka untuk mendukung dipertahankannya sistem bobrok tersebut.

Keempat, desain bangunan sistem Islam harus terus dikomunikasikan dan dipahamkan kepada umat, terutama para ulama, tokoh, militer dan ahlul quwah. Upaya ini harus dilakukan secara massif dan simultan. Sehingga umat termasuk tokoh,ulama dan Ahlul Quwah paham akan kebaikan sistem Islam. Mereka paham bahwa penerapan sistem Islam dengan syariahnya didalam bingkai khilafah merupakan konsekuensi keimanan.

Saat ini yang harus kita lakukan adalah ambil bagian bergabung dalam perjuangan ini. Kita pun harus mengintensifkan proses menjelaskan dan memahamkan sistem Islam kepada segenap komponen umat, terutama para tokoh, ulama dan ahlul quwah termasuk militer. Revolusi Tunisia, Mesir memberi pelajaran berharga bahwa jika umat telah menghendaki dan mendesak suatu perubahan maka tidak akan terbendung. Sebagian tokoh dan militer pun pada akhirnya akan berpihak kepada umat karena mereka adalah anak-anak umat ini dan tentu tidak akan bisa berhadapan dengan umat yang melahirkan dan mengasuh mereka.

Wahai Kaum Muslim

Perubahan rezim saja tidak cukup, tetapi harus disertai perubahan sistem. Sistem ideologi kapitalisme dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonominya telah sama-sama kita lihat dan rasakan kegagalannya dan penuh kebobrokan. Saatnya kita ganti dengan sistem Islam yang berasal Allah yang Mahaadil dan Bijaksana. Desain sistem Islam itu telah dirancang dan digambarkan begitu jelas, juga telah dan terus dikomunikasikan kepada Anda. Saatnya kita tentukan sikap dan kita penuhi seruan Allah dan Rasulnya:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu (QS al-Anfal [8]: 24)

WalLâh a’lam bi ash-shawâb.

Komentar Al Islam

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung akan adanya aksi menggalang koin untuk Presiden. (Republika.co.id, 1/2/2011)

1. Seharusnya Presiden marah pada diri sendiri dan sistem saat ini, karena rakyat susah mencari sekedar sesuap nasi, tak bisa berobat hingga mati, harta rakyat dikorupsi, dan kekayaan rakyat diberikan ke luar negeri
2. Terapkan Syariah Islam dalam bingkai Khilafah yang akan mendistribusikan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat sendiri. Begitulah menunjukkan harkat, martabat dan harga diri

Suatu tanda bahwa para penguasa tiran di dunia Muslim berebut untuk mendapatkan legitimasi dapat dilihat di Palestina. Dokumen-dokumen dan catatan-catatan pertemuan rahasia yang terungkap dengan jelas menggambarkan bagaimana negara-negara Barat menggunakan PLO untuk menyerahkan sebagian besar Palestina. Semuanya dalam dokumen-dokumen tersebut menekankan bahwa PLO didirikan untuk melegitimasi pengakuan terhadap Israel dan untuk menyerahkan sebagian besar wilayah Palestina. Lebih lanjut, hal itu menunjukkan suatu realitas bahwa tujuan Otoritas Palestina adalah untuk melindungi negara Israel sambil memfokuskan untuk sentimen Islam kaum Muslim di Palestina. Seolah-olah itu belumlah cukup, persekutuan yang rapuh para diktator Arab runtuh di bawah beban kata-kata mereka sendiri, seperti yang diungkapkan oleh dokumen-dokumen yang dirilis baru-baru ini. Ketidakpercayaan dan pengkhianatan satu sama lain kini terungkap.

Di Pakistan, para pengacara yang memprotes penahanan Ketua Mahkamah Agung Chaudry pada tahun 2007 oleh Presiden Pervez Musharraf, adalah orang-orang yang sangat mendukung Malik Mumtaz Hussain Qadri, yang mengaku sebagai pembunuh Salman Taseer, mantan gubernur provinsi Punjab. Dukungan mereka adalah penting karena hal ini menunjukkan sentimen Islam di semua segmen masyarakat Pakistan, dari masyarakat kelas bawah hingga kaum muda dan kaum berpendidikan. Penembakan baru-baru ini oleh seorang diplomat Amerika atas dua warga Pakistan adalah merupakan titik kilas terbaru dalam lanjutan kemarahan kaum Muslim terhadap kehadiran Amerika di wilayah Af-Pak (Afghanistan-Pakistan).

Jelas, apa yang sedang terjadi di Tunisia, Mesir, Yordania, Yaman dan Pakistan menunjukkan keinginan umat Islam atas perubahan. Umat telah menemukan banyak perintah dalam Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk meminta pertanggung jawaban para penguasa mereka dan menahan mereka karena pelanggaran yang mereka lakukan:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS 3:110)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:. “Demi Allah yang nyawaku ditangannya, kamu harus melakukan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar, jika tidak Allah akan mengirim hukuman-Nya atas kamu Dan kemudian jika kamu berdoa kepada Nya, Dia tidak akan menjawabnya. “
Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga bersabda: “Penghulu para Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang yang berdiri di depan penguasa penindas di mana ia memerintahkan dia dan melarang dia sehingga dia (penguasa itu) membunuhnya.”

Bahkan, umat Islam telah mengambil penguasa mereka sejak Abu Bakar menjadi Khalifah hingga hari ini, tetapi apa yang baru adalah bahwa umat Islam telah secara terbuka berani meminta perubahan terhadap para penguasa mereka. Karena mereka bertindak atas keyakinan Islam mereka, belenggu atas rakyatpun menjadi longgar dan mereka telah mendapatkan kepercayaan diri. Para tiran yang didukung Barat itu harus mengambil pelajaran dari kemarahan umat Islam, karena mereka menuntut pencopotan para tiran itu dan sistem kufur nya yang menghasilkan penindasan atas mereka. Persoalannya bukan untuk menggulingkan tirani individu seperti Ben Ali, Hosni Mubarak, Raja Abdullah, Asif Ali Zardari atau salah satu dari mereka sementara sistem yang mereka pakai untuk memerintah tetap hidup terpelihara. Kebalikannya, semakin sistim-sistim buatan manusia itu dipakai untuk memerintah; semakin menjadikan system-sistim itu menghasilkan para tiran tersebut. Selama 90 tahun terakhir, umat telah merasakan pahitnya nasionalisme, demokrasi komunisme, dan kediktatoran. Sekarang mereka merindukan manisnya Islam. Protes yang terjadi saat ini harus menjadi benih untuk mencabut sistim-sistim buatan manusia dan membuka jalan bagi penegakkan aturan Allah, yakni  dengan meletakkan “Khilafah Rashidah ” pada tempatnya.

Hizbut-Tahrir Amerika

Sumber :www.khilafah.com

Beberapa slogan disuarakan dengan tegas oleh para demonstran “Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain! Khilafah adalah satu-satunya solusi “, “Dengan jiwa kita, dengan darah kita, kita siap berkorban untuk Islam “. Hal ini menunjukkan para demonstran siap menghadapi petugas keamanan dengan keyakinan mereka.

Saat Berdiri di depan tentara Tunisia mereka pun berpidato : “Wahai tentara muslim, dimana anda di Palestina ? Dimana anda di Irak ? Lepaskanlah rantai penguasa yang membelengu leher anda ! Hai pasukan Muslim, kami siap bersama anda, dengan darah , jiwa , dan anak-anak kami! Hapuskan rezim yang menindas dan dukunglah pemimpin yang satu untuk semua kaum muslimin”

Bukan Hal yang Asing

Khilafah bukanlah hal asing bagi masyarakat Tunisia yang mayoritas Islam. Kejayaan wilayah Tunisia justru terjadi di masa Khilafah. Tentara Muslim di bawah komando Uqba bin Nafi untuk pertama kalinya melakukan ekspedisi futuhat ke wilayah Maghrib pada 670 M. Lima tahun kemudian, pasukan tentara Islam membangun basis pertahanan dan sebuah masjid pertama di kota Kairouan. Pasukan tentara Muslim yang dipimpin Hasan bin Al-Nu’man mampu menguasai kota Tunis dan seluruh wilayah Maghrib pada 705 M.

Puncak kejayaan kota Tunis berlangsung di era kekuasaan Dinasti Hafsiah. Pada masa itu, di Tunis berdiri sebuah perguruan tinggi pertama di Afrika Utara. Di awal abad ke-13 M, Tunis sebuah kota yang berada di wilayah Maghrib mencapai puncak kejayaannya. Ibu kota kekhalifahan Muslim di bagian Utara ‘benua hitam’ itu, sempat menjelma sebagai metropolis kaya raya. Kemajuan yang dicapai Tunis dalam bidang ekonomi, kebudayaan, intelektual, serta sosial tak ada yang mampu menandinginya pada era itu.

Tunis merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam di Afrika. Betapa tidak. Dari kota inilah ajaran Islam bisa menyebar hingga ke Siciliasebuah provinsi otonom di Italia. Pamornya semakin berkilau seiring berdirinya madrasah Al-Zaituna di kota ituperguruan tinggi pertama di Afrika Utara. Tunis telah melahirkan seorang ilmuwan Muslim terkemuka sepanjang masa, Ibnu Khaldun.

Pada era kejayaan Almohad, ilmu pengetahuan berkembang pesat di wilayah Maghrib. Salah seorang sarjana terkemuka pada era itu, Abu Yusuf Yakub, membangun sejumlah perpustakaan di Tunis dan wilayah Maghrib lainnya. Dinasti ini juga mendukung aktivitas para sarjana Muslim, seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu arsitektur peninggalan dinasti ini adalah bangunan Giralda of Seville.

Tunis pun menjadi kota yang berpengaruh. Kota itu berkembang menjadi kota perdagangan dan ilmu pengetahuan. Para pedagang dari Venesia dan berbagai belahan dunia lainnya datang ke Tunis untuk berniaga.Kemakmuran yang dicapai kota Tunis masih dapat disaksikan pada abad akhir awal abad ke-16 M. Seorang pelaut dari Turki, Pipi Reis, dalam catatan perjalanannya melukiskan kemegahan dan keindahan kota itu. Menurut Reis, di kota itu berdiri sekitar 5.000 rumah yang gaya arsitekturnya meniru istana kerajaan. Sepanjang kota itu dihiasi dengan kebun dan taman nan indah. (FW dari berbagai sumber)

sumber: http://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/18/seruan-khilafah-di-tengah-krisis-tunisia/

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dalam rangka melakukan renovasi pondok pesantren dan masjid Jami’ Al-Barokah yang terletak di desa Bangsri Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, Jawa Timur dibutuhkan uluran tangan berupa infaq dari Saudara, kaum muslimin khususnya yang pernah tinggal di desa Bangsri maupun yang merasa pernah dilahirkan di desa Bangsri Kec.Kertosono atau kaum muslimin dimana saja berada.

Adapun biaya sebesar  Rp.519.210.000,- renovasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan dan perbaikan Pondok Pesantren dan Masjid Al-Barokah .

Adapun infaq Saudara dapat disalurkan melalui rekening berikut ini:

1. Dwianto Nugroho –> Bank Jatim capem Kertosono, nomor: 0522-000-588

2. Suprayitno –> Bank Mandiri KCP Depkeu, nomor:119-000-4864-136

3.Bagus Ariyanto –> BCA KCP Kertosono, nomor:461-034-1760

*Mohon konfirmasi ke email –> pra_yit@yahoo.com <— setelah transfer dana infaq ke rekening tersebut diatas

Demikian, kami sampaikan, semoga apa yang Saudara infaq-kan menjadi ladang amal jariyah yang tiada terputus, Amien…3x ya Rabbal alamin

Wassalamu’alaikum wr.w.

Berikut disampaikan data dukung berupa sekilas proposal terkait dengan renovas pembangunan PP dan Masjid Al-Barokah:

[Al-Islam 512]Pada Selasa, 15 Juni lalu, rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh akhirnya menyetujui kenaikan TDL untuk semua pelanggan. Kenaikannya bervariasi. Yang terkecil golongan industri berdaya 1.300-2.200 VA naik 6%. Yang paling paling besar golongan rumah tangga berdaya 1300-5500 VA naik 18%. Adapun golongan rumah tangga berdaya 450 – 900 VA tidak dinaikkan.

Kenaikan TDL itu konon dilakukan untuk menutupi kekurangan subsidi listrik. Menurut perhitungan, subsidi listrik pada APBN-P 2010, biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik Rp 144,35 triliun. Tingkat pendapatan yang dibutuhkan PLN (BPP ditambah 8% margin usaha) Rp 155,90 triliun. Padahal pendapatan penjualan tenaga listrik Rp 95,8 triliun. Jadi, kebutuhan subsidi listrik tahun 2010 semestinya Rp 60 triliun. Namun, alokasi subsidi yang disetujui DPR dalam APBN-P 2010 hanya sebesar Rp 55,15 triliun, artinya masih kurang Rp 4,85 triliun. Kekurangan dana itulah yang harus ditutup oleh pelanggan golongan mampu lewat kenaikan TDL.

Dampak Kenaikan Tarif Listrik

Kenaikan TDL itu hampir bisa dipastikan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan. Sebab, semua produsen mulai dari bahan mentah hingga produk setengah jadi pasti akan menaikkan harga jual produknya sehingga kenaikan harga produk akhir akan cukup besar. Ironisnya, kenaikan harga itu bisa terjadi pada sebagian besar barang kebutuhan. Kenaikan harga barang-barang itu akan dirasakan oleh semua orang. Bagi kelompok masyarakat pelanggan listrik 450 – 900 VA, kenaikan harga-harga itu pasti akan terasa berat. Sebab, mereka sebagian besar–kalau tidak seluruhnya–berpenghasilan minim. Mereka itu di antaranya adalah petani, buruh tani, pedagang asongan, buruh pabrik, pekerja serabutan dan semisalnya. Bagi kalangan petani, kenaikan harga itu menjadi pukulan kedua setelah pada awal April lalu harus menghadapi kenaikan harga pupuk hingga 45%.

Kalangan industri juga akan merasakan dampak kenaikan TDL itu meski bervariasi tingkatnya. Industri dengan biaya listrik besar seperti industri tekstil, mebel, semen, kaca lembaran, baja, roti, termasuk perhotelan terutama kelas melati, dsb, akan sangat terpengaruh. Bagi industri, solusi menaikkan harga jual produk hampir tidak mungkin karena daya saing produk akan kalah dibandingkan dengan produk lain terutama impor. Karena itu, agar bisa bertahan, yang paling mungkin adalah mengurangi produksi, atau memangkas biaya lain, dan ujung-ujungnya adalah melakukan PHK. Lagi-lagi kelompok masyarakat kecillah yang harus menanggung akibat paling fatal.

Bagi kalangan industri terutama UKM kenaikan TDL itu akan menurunkan daya saing. Daya saing itu sangat diperlukan untuk bisa bertahan di tengah gempuran produk impor pasca CAFTA (Kesepakatan Perdagangan Bebas Cina-Asean) dan sebentar lagi akan berlaku free trade (perdagangan bebas) dengan India. Semestinya daya saing itu ditingkatkan, bukan malah diturunkan dengan kenaikan TDL. Jika industri kesulitan untuk bertahan hidup, itu artinya masalah pengangguran akan terus menghantui atau bahkan bertambah besar jumlahnya akibat gelombang PHK dan tidak terserapnya angkatan kerja baru. Itu bisa saja menjadi salah satu dampak bergilir yang paling serius dari kenaikan TDL, apalagi jika BBM juga kembali dinaikkan seperti yang sudah mulai diwacanakan selama ini.

Tidak Adakah Solusi Lain?

Pada 8 Maret 2010 lalu Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tarif dasar listrik akan naik pada bulan Juli 2010. Ketika itu Menkeu mengisyaratkan tarif listrik akan naik rata-rata 15%. Alasan kenaikan tersebut karena Pemerintah menaikkan marjin keuntungan PT PLN (persero) dari 5% menjadi 8% (Tempointeraktif.com, 9/3/2010).

Di sisi lain, karena PLN sudah menjamin mulai 1 Juli tidak akan ada lagi pemadaman listrik bergilir, PLN harus menambah pasokan BBM. Akibatnya, pengeluaran bertambah bengkak. Penambahan penggunaan BBM itu karena minimnya pasokan gas yang diterima PLN, sementara sangat sulit dan hampir-hampir PLN merasa frustasi untuk mendapatkan tambahan pasokan gas yang baru. Padahal jika sebagian besar pembangkit PLN digerakkan dengan gas, PLN akan bisa menghemat puluhan triliun. Jika itu terealiasasi maka dengan dana yang dihemat itu PLN bisa membangun jaringan atau pembangkit baru sehingga penyediaan tenaga listrik akan lebih merata dan terjamin. Sayangnya, hal itu untuk saat ini masih sebatas mimpi.

Kenaikan TDL tidak akan terus menjadi ancaman seandainya PLN bisa mendapatkan pasokan gas dalam jumlah yang cukup dan terjamin. Apalagi jika diiringi dengan pengembangan sumber listrik yang terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, air, angin, gelombang laut, dsb; atau bahkan mengembangkan PLTN (Nuklir) yang meski tidak terbarukan tapi bisa menyediakan tenaga listrik dalam jumlah sangat besar.

Namun, sayang hal itu tidak bisa terjadi saat ini. Pasalnya, gas produksi dalam negeri justru lebih banyak diekspor dengan kontrak jangka panjang. Pangkalnya adalah UU yang dibuat DPR yaitu UU No 22 tahun 2001 tentang Migas yang mengamanatkan Domestic Market Obligation (DMO)–kewajiban suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri–hanya minimal 25%. Akibatnya, gas Tangguh terus mengalir ke luar, di antaranya ke Cina dengan harga yang murah. Gas Natuna Blok B telah diikatkan kontrak untuk mensuplai Singapura selama cadangannya masih ada. Gas-gas dari lapangan lainnya sama saja. Akibatnya, saat kita (terutama PLN) sangat membutuhkan gas seperti sekarang, belum tampak keinginan atau keberanian Pemerintah untuk merundingkan ulang penjualan gas ke luar negeri itu sehingga bisa dialihkan untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN. Bahkan terhadap gas Donggi Senoro yang hendak dijual saja, Pemerintah tampak tidak berani memutuskan lebih banyak untuk kebutuhan dalam negeri; hanya sekitar 30% untuk dalam negeri, sementara 70% dijual ke luar negeri.

Apalagi pengusahaan gas itu diserahkan kepada kontraktor yang hampir semuanya asing. Akibatnya, Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengelola gas itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sungguh ironis! Gas milik kita yang sangat kita butuhkan dijual ke luar negeri, bahkan ada yang dengan harga murah, sementara industri dalam negeri kesulitan termasuk PLN dan kita harus mengimpor BBM dengan harga mahal. Itulah di antaranya akibat UU yang dibuat oleh mereka yang konon menjadi wakil-wakil rakyat kita sendiri. Belum lagi adanya jaringan “mafia” di trading “energi” yang banyak memainkan produk UU demi kepentingan bisnisnya.

Dengan demikian, demokrasi sesungguhnya menjadi lahan bagi tumbuh suburnya para penjahat yang mengatasnamakan rakyat untuk merampok harta rakyat. Ini adalah salah satu pangkal persoalan dalam masalah ini. Semua itu adalah akibat doktrin ideologi dan sistem ekonomi Kapitalisme yang diadopsi di negeri ini.

Ideologi Kapitalisme mendoktrinkan bahwa campur tangan negara harus seminimal mungkin. Dalam penyediaan listrik ini pun, negara akhirnya memerankan diri sebagai pedagang dan memposisikan rakyat sebagai konsumen. Ideologi dan sistem ekonomi kapitalis juga mendoktrinkan pengelolaan SDA diserahkan kepada swasta. Tampak jelas, pangkal dari masalah TDL ini adalah politik energi dan pengelolaan SDA yang berlandasan ideologi Kapitalisme dengan sistem ekonominya seraya berpaling dari peringatan (ketentuan) Allah. Ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam QS Thaha [20]: 124.

Pandangan Islam

Islam menggariskan pemerintah (negara) berkewajiban memelihara urusan dan kemaslahatan rakyat. Dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, negara tidak boleh berpikir untuk mengcari untung. Yang harus menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada rakyat semaksimal dan sesempurna mungkin. Ini pula yang harus dijadikan pikiran dasar dalam menyediakan tenaga listrik.

Islam menetapkan bahwa kekayaan alam seperti gas, minyak, barang tambang, dsb sebagai milik umum; milik seluruh rakyat. Kekayaan alam itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau pihak swasta. Kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara bukan sebagai pemilik, tetapi hanya mewakili rakyat yang mejadi pemilik kekayaan itu. Seluruh hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat, di antaranya dalam bentuk berbagai pelayanan, termasuk penyediaan tenaga listrik. Nabi saw. pernah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad dan al-Baihaqi).

Kata api pengertiannya mencakup sumber energi, termasuk listrik. Artinya, Islam menetapkan listrik sebagai milik umum, milik seluruh rakyat. Karena itu, untuk melaksanakan kewajiban memelihara urusan rakyat, negara harus mengelola tenaga listrik dalam posisi mewakili rakyat sebagai pemiliknya. Jadi fokus pemerintah adalah menjamin penyediaan dan pelayanan tenaga listrik semaksimal dan sesempurna mungkin untuk seluruh rakyat. Bahan bakarnya dipasok dari hasil eksploitasi kekayaan milik rakyat baik BBM, gas, batubara, panas bumi, dsb. Biayanya diambil dari hasil pengelolaan kekayaan alam yang juga milik rakyat. Dengan begitu tenaga listrik bisa disediakan semaksimal dan sesempurna mungkin dengan harga yang murah. Dengan itu pula lapangan kerja akan bisa dibuka seluas-luasnya karena industri bisa berkembang dengan baik sekaligus berdaya saing tinggi. Harga-harga kebutuhan akan murah atau mudah dijangkau. Pada akhirnya kesejahteraan akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Wahai Kaum Muslim:

Masalah kenaikan TDL dan semua problem yang dihadapi masyarakat saat ini berpangkal pada penerapan ideologi Kapitalisme berikut sistem turunannya terutama sistem politik dan sistem ekonomi. Selama ideologi Kapitalisme berikut sistemnya itu masih diadopsi, selama itu pula masalah tidak akan pernah berhenti mendera masyarakat.

Karena itu, ideologi dan sistem Kapitalisme itu harus ditinggalkan. Selanjutnya negera ini harus segera mengambil dan menerapkan ideologi dan sistem Islam dengan syariahnya dalam sistem Khilafah. Hanya dengan itu umat manusia bisa memandang masa depan yang lebih baik. Sungguh telah tiba saatnya untuk mewujudkan semua itu.

 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian menuju sesuatu yang memberi kalian kehidupan (QS al-Anfal [8]: 24).

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

KOMENTAR:

KH Hilmi Aminudin: PKS menjadi partai terbuka karena itu merupakan pelaksanaan ajaran Islam (pk-sejahtera.org, 22/6/2010).

Menjadi partai terbuka artinya tidak lagi menyuarakan penerapan syariah Islam. Inikah ajaran Islam?!

Sikap moderat atau jalan tengah sendiri mulai dikenal luas pada masa abad pencerahan di Eropa. Sebagaimana diketahui konflik antara pihak gerejawan yang menginginkan dominasi agama dalam kehidupan rakyat dan kaum revolusioner yang berasal dari kelompok filosof yang menginginkan penghapusan peran agama dalam kehidupan menghasilkan sikap kompromi. Sikap ini kemudian dikenal dengan istilah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan publik.[2] 
Karakteristik
 

Para pemikir barat secara umum memiliki kriteria yang hampir seragam tentang muslim yang dikategorikan moderat. Daniel Pipes misalnya mengungkap sejumlah karakter muslim moderat antara lain: mengakui adanya persamaan hak-hak sipil antara muslim dan non muslim; membolehkan seorang muslim berpindah agama; membolehkan wanita muslim menikahi pria non-muslim; menerima dan setia pada hukum pemerintahan non-muslim; berpihak pada hukum sekular ketika terdapat pertentangan dengan budaya Islam. [3] John Esposito, menyatakan perbedaan signifikan antara radikal dan muslim moderat adalah kelompok radikal merasa bahwa Barat mengancam mereka dan berupaya mengontrol pandangan hidup mereka. Sementara kelompok moderat sangat bersemangat membangun hubungan dengan barat melalui pembangunan ekonomi. [4]
 

Robert Spencer–analis Islam terkemuka di AS–juga menyebut kriteria seseorang yang dianggap sebagai muslim moderat antara lain: menolak pemberlakuan hukum Islam kepada non muslim; meninggalkan keinginan untuk menggantikan konstitusi dengan hukum Islam; menolak kewajiban untuk menarik pajak berdasarkan agama (jizyah) terhadap non-muslim (QS. 9:29); menolak supremasi Islam atas agama lain termasuk perintah untuk memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrahi hingga mereka tunduk (QS. 9:2); menolak aturan bahwa seorang muslim yang beralih pada agama lain atau tidak beragama harus dibunuh; mendorong kaum muslim untuk menghilangkan larangan nikah beda agama termasuk sanksi yang membolehkan suami memukul istri (QS. 4:34).[5]
 
Menjadi Alat
Muslim moderat sendiri bagi sejumlah pemikir Barat dipandang sangat cocok untuk hidup damai dengan seluruh orang di dunia. Sementara muslim radikal sangat berbahaya karena bermaksud menyingkirkan barat dan memperoleh kembali kejayaan Islam yang telah hilang. [6]

Oleh karena itu pemerintah Barat dituntut untuk mengembangkan berbagi strategi untuk melindungi kelompok moderat dan melakukan tindakan persuasif terhadap mereka yang mengancam pemerintahan barat.[7] Bahkan jika perlu mereka dapat menempuh berbagai cara antara lain:  menggunakan sarana militer dan politik untuk mengalahkan kelompok radikal demi mengamankan kepentingan mereka; membantu kelompok moderat untuk mereformasi aqidah dan syariat Islam; mengisolasi kelompok ekstrimis serta membangun komunitas muslim yang dapat menjadi komonitas dunia yang demokratis. [8]
 

Sejumlah strategi pun disusun oleh untuk memberdayakan kelompok moderat agar mengubah dunia Islam sehingga sesuai dengan demokrasi dan tatanan internasional maka dilakukan dengan sejumlah cara.  Strategi tersebut antara lain: mempublikasikan pemikiran mereka di media massa; mengkritik berbagai pandangan Islam fundamentalis; memasukkan pandangan mereke ke dalam kurikulum dan mengentalkan kesadaran budaya dan sejarah mereka yang non Islam dan pra Islam ketimbang Islam sendiri.[9]
 

Meski demikian sejumlah analis barat mengakui sejumlah kebijakan pemerintah AS tidak hanya berupaya mendukung kelompok-kolompok moderat namum juga yang dianggap radikal baik dengan pendidikan, uang dan dan legitimasi kekuasaan. Dengan kekuasaan misalnya diharapkan mereka menjadi lebih moderat dan lebih sibuk untuk mengurus jalan berlubang ketimbang memerangi negara-negara barat.[10]
 
Argumentasi
Sayangnya alih-alih menentang gagasan Islam moderat, sebagian kaum muslim justru beranggapan ide tersebut sejalan dengan Islam. Mereka berpandangan bahwa pemahaman dan praktek Islam yang terlalu ketat bertentangan dengan Islam. Meski demikian mereka juga tidak menginginkan adanya kebebasan yang melampaui demarkasi terluar agama Islam. Oleh karena itu sikap jalan tengah merupakan posisi yang paling tepat.
 

Bangunan argumentasi ide ini berangkat dari logika akal bahwa benda secara empirik memiliki dua kutub yang kontradiktif dan bagian tengah yang merupakan titik keseimbangan, keadilan dan keamanan dari dua kutubnya. Ini merupakan posisi yang paling baik. Ini pula yang dimiliki oleh Islam yang mengajarkan sikap moderat dalam segala hal baik berupa keyakian, syariat, ibadah , akhlak dan sebagainya.[11]
 

Lebih dari itu mereka menggunakan sejumlah ayat di dalam Al Quran yang dipandang menyerukan untuk mengambil tengah dalam berbagai hal. Salah satunya adalah firman Allah swt:
 

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“Demikianlah kami jadikan kalian ummat yang wasath[an] (terbaik dan adil)…” (QS. al-Baqarah [2]: 143)
 

Ayat ini menurut dianggap telah memerintahkan ummat Islam untuk menjadi ummat yang moderat. Kata wasath[an] pada ayat tersebut diartikan di tengah-tengah. Dengan demikian umat Islam tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam beragama seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Namun sebaliknya mereka juga tidak boleh terlalu bebas sebagaimana halnya orang-orang Nashrani.
 

Ayat lain yang juga dijadikan sebagai pijakan adalah firman Allah swt:

 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 

“Dan orang-orang yang jika melakukan infaq tidak berlebihan dan tidak kikir namun ada di antaranya.” (QS al-Furqan [25]: 67)
 

Ayat ini telah membagi kategori orang dalam berinfaq yaitu orang kikir, boros dan yang moderat. Allah mencela sifat kikir dan boros dan memuji infaq yang moderat.
Sanggahan. Menganalogikan gagasan Islam moderat dengan materi jelas batil. Ini karena objek keduanya berbeda; satu benda sementara yang lain adalah pemikiran yang ukuran penilaian keduanya berbeda. Apalagi tidak semua bagian tengah suatu benda lebih baik dari ujungnya. Ujung polpen misalnya tentu lebih berguna dibandingkan bagian tengahnya.
 

Sementara itu penggunaan ayat di atas untuk menjustifikasi Islam moderat  juga dipaksakan. Imam ath-Thabary misalnya mengartikan kata awsath dengan khiyâr yakni yang terbaik dan pilihan.[12] Sehingga, kata wasath pada ayat tersebut bermakna khiyâr.[13] Status sebagai umat terbaik itu tidak bisa dilepaskan dengan risalah Islam yang diberikan kepada mereka. Ibnu Katsir menyatakan, Allah telah menjadikan umat ini sebagai ummah wasath, dengan memberikan keistimewaan pada mereka berupa syariah paling sempurna, manhaj paling lurus, dan madzhab paling jelas.[14] Status mulia itu dapat disandang manakala mereka menjalankan dan mengemban risalah tersebut. Ini juga sejalan dengan firman Allah Swt:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS Ali Imran [3]: 110).  

Wasath juga bermakna bermakna ‘adl (adil). Dengan demikian ummat ini adalah ummat yang adil. Sebagaiman diketahui di dalam Islam sifat adil merupakan syarat kesaksian. Dengan demikian sebagaiman lanjutan ayat tersebut ummat Islam dapat bersaksi pada hari kiamat nanti bahwa mereka telah menyampaikan Islam kepada mereka yang tidak beragama Islam.
 

Demikian pula halnya dengan surat al Furqan [25]: 67 di atas. Ayat tersebut sama sekali tidak mendorong adanya jalan tengah. Para mufassir memiliki penafsiran beragam–meski tidak bertentangan antara satu dengan yang lain–tentang ayat tersebut (ikhtilaf tanawwu’). Jika dicermati kesimpulannya sama yaitu israf adalah membelanjakan harta dalam kemaksiatan kepada Allah sementara kikir (iqtar) adalah sebaliknya, tidak membelanjakannya pada apa yang menjadi hak Allah.[15]
 

Oleh karena itu membeli khamar dan melakukan penyuapan misalnya dikategorikan sebagai perbuatan israf. Sementara mengabaikan kewajiban untuk membayar zakat dan naik haji bagi yang mampu, menafkahi istri dan anak, merupakan perbuatan kikir. Sementara sikap yang benar adalah selain keduanya yaitu tidak membelanjakan harta pada hal-hal yang haram dan membelankannya pada hal-hal yang diwajibkan.
 
Mengebiri Islam
Jalan tengah seperti dicirikan di atas nampak jelas merupakan gagasan yang mengabaikan sebagain dari ajaran Islam yang bersifat qat’iy baik dari sisi redaksi (dalalah) maupun sumbernya (tsubut) seperti superioritas Islam atas agama dan ideologi lain (QS Ali Imran [3]: 85); kewajiban berhukum dengan hukum syara’ (QS al-Maidah [5]: 48); haramnya wanita muslimah menikah dengan orang kafir (QS al-Mumtahanah [60]: 10) dan kewajiban negara memerangi negara-negara kufur hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah (QS at-Taubah [9]: 29).

Rasulullah dan para sahabat dan generasi Islam setelahnya di bawah pemerintahan Islam telah mempraktekkan hal tersebut dan bahkan telah menjadi ma’lumun min ad-din bidharurah. Rasulullah misalnya telah melaksanakan puluhan peperangan untuk melawan orang-orang kafir; menarik jizyah dari ahlu dzimmah; membunuh orang-orang yang murtad dari Islam; memotong tangan pencuri dan merajam mereka yang berzina.

Namun demikian di sisi lain meski Islam adalah agama yang unggul atas agama yang lain namun bukan berarti mereka yang beragama Islam harus dipaksa untuk memeluk agama Islam. Bandingkan dengan sistem demokrasi yang diklaim menghargai perbedaan pendapat namun berupaya memberangus pandangan kaum muslim yang dianggap ekstrim.

Demikian pula dengan jizyah,  meski dipungut dari orang-orang kafir yang merupakan kompensasi dari pilihan mereka untuk hidup di dalam naungan pemerintahan Islam, namun mereka diperlakukan sama dalam kehidupan publik tanpa ada diskriminasi. Bandingkan dengan pajak yang dibebankan pada seluruh warga negara meski ia terkategori miskin. Oleh karena itu wajah pelaksanaan Islam hendaknya tidak dilihat sepotong-sepotong sehingga keindahannya dapat dinikmati dengan utuh.
 

Menimbang-nimbang ajaran Islam dengan mengambil yang menguntungkan dan menolak yang dianggap keras jelas bertentangan dengan sikap seorang muslim yang digambarkan oleh al-Quran:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan mereka mencari pilihan lain dari urusan tersebut. Barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia telah sesat sejauh-jauhnya.”(QS Al-Ahzab [36]: 33)

Sebagaimana diketahui bahwa penetapan hukum dalam Islam semata di dasarkan nash-nash syara’ dengan metode istinbath yang sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip jalan tengah. Apapun hasil dari istinbath tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi seseorang dan diyakini pasti mengandung kemaslahatan. Ini karena diyakini bahwa Allah swt merupakan zat yang paling mengetahui manusia beserta aturan yang layak baginya dibandingkan manusia itu sendiri (QS al-Maidah 5]: 50; al-Isra’ [17]: 53).

Adapun pandangan muslim moderat yang mengatakan bahwa penerapan hukum harus didasarkan pada maslahat (maqashidu syar’iyyah), maka cukup dikemukakan bahwa istilah maqashidu syariyyah yang digagas para ulama salaf tidak dapat diraih kecuali dengan menerapkan hukum-hukum Islam secara paripurna. Dengan kata lain ia merupakan konsekuensi dari penerapan hukum-hukum Islam.[16] Bukan dengan menggunakan timbangan akal untuk menentukan perbuatan yang dapat merealisasikan maksud-maksud syariat tersebut. Imam al-Ghazali sebagaiman halnya imam as-Syafi’i bahkan telah mengingatkan: “barangsiapa yang telah membuat-buat maslahat maka ia telah membuat syariat.[17]“

Dengan penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa Islam moderat merupakan pemahaman Islam yang tidak dikenal dalam Islam. Pemikiran justtu berkembang pasca diruntuhkannya negara Khilafah yang mendapat sokongan dari negara-negara barat.

Tujuannya tidak lain agar nilai-nilai dan praktek Islam khususnya yang berhubungan dengan politik Islam dan berbagai hukum-hukum Islam lainnya dapat dieliminasi dari kaum muslim dan diganti dengan pemikiran dan budaya barat. Dengan demikian penjajahan atas kaum muslim dapat tetap langgeng. Wallahu a’lam bis-shawab [sumber: Hizbut Tahrir Indonesia]

 
[1] Lieutenant Colonel Carmia L. Salcedo, Moderate Moslem: Myth or Reality? U.S. Army War College, 2007.
[2] Muhammad Husain Abdullah, Mafâhim Islâmiyyah, vol.2, 18 (Beirut: Darul Ummah, 1996)
[3] Lawrence Auster, The Search for Moderate Islam, January 28, 2005. www.frontpagemag.com
[4] John L. Esposito & Dalia Mogahed, What makes a Muslim radical? Source: Foreign Policy, November 2006, www.foreignpolicy.com
[5] Lihat Danel Pipes, Finding Moderate Muslims – More Questions. www.danielpipes.org.
[6] Lawrence Auster, The Search for Moderate Islam, January 28, 2005. www.frontpagemag.com
[7] John L. Esposito & Dalia Mogahed, What makes a Muslim radical? www.foreignpolicy.com
[8] Lawrence Auster, Ibid.
[9] Cheryl Benard, Civil Democratic Islam, hlm. xi. (USA: Rand Corporation, 2005)
[10] Steven A. Cook, The Myth of Moderate Islam. www.foreignpolicy.com
[11] Abdul Qadim Zallum, Mafâhim Khathirah li Dharbi al-Islâm (ttp: Hizbut Tahrir, 1998), 14
[12] al-Thabari, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân, vol. 2, 8
[13] al-Zamakhsyari, al-Kasysyâf, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 197; al-Nasafi, Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta’ wîl, vol. 1(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 87
[14] Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 237
[15] Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-’Adzhim, vol. 6, 123. al-Maktabah asy-Syamilah
[16] Mahmud Abdul Karim Hasan, al-Mashalih al-Mursalah, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, 1995), 37
[17] al-Ghazaly, Al-Musthashfa, v.I, 245 dikutip dari Mahmud Abdul Karim Hasan, Ibid, 65

Buku The Islamist, yang edisi bahasa Indonesianya diberi judul Matinya Semangat Jihad – Catatan Perjalanan Seorang Islamis (Alvabet, 2008), ditulis oleh Ed Husain. Dalam buku ini, Ed Husain menggambarkan dirinya sebagai aktivis gerakan Islam, termasuk Hizbut Tahrir Britain (HTB) di London Inggris. Tapi setelah mengalami berbagai fase peristiwa, akhirnya ia memutuskan meninggalkan semua aktivitas itu dan memilih jalan spiritual sufi. Fase-fase peristiwa, khususnya semasa kurun 2 tahun ia bersama HTB, itulah yang menjadi isi utama dari buku ini. Jadi, buku The Islamist boleh juga disebut sebagai biografi spiritual atau cerita perjalanan spiritual dari seorang anak muda keturunan imigran muslim Pakistan yang hidup di negeri Barat. Tapi lebih dari sekedar cerita perjalanan spiritual, buku ini sesungguhnya juga sarat kritik intelektual terhadap berbagai gerakan, khususnya terhadap HTB – sesuatu yang kemudian menjadi alasan Ed Husain meninggalkan semua gerakan-gerakan itu. Sebagai sebuah kritik, tentu buku ini sangat dipengaruhi oleh subyektifitas penulis, termasuk tingginya kadar emosi dari seorang anak muda dan rendahnya pengetahuan ke Islaman penulis yang memang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai mengingat ia bukanlah berlatar pendidikan tsaqafah Islam.

Pada awalnya Ed Husain adalah pemuda yang penuh semangat. Pada usianya yang masih 16 tahun sudah terlibat dalam kegiatan dakwah, menjadi anggota gerakan yang ia sebut “Islam fundamentalis’, atau “Islamist” pengikut gerakan ‘ekstrimis’ dan ‘Islam politik’ seperti al-ikhwan al-Muslimun, Hizb ut-Tahrir, dan Jamat-e-Islami. Ed juga menyebut Young Muslim Organisation UK (YMO), Islamic Forum Europe (IFE), Dawatul Islam, Islamic Society of Britain (ISB), Islamic Foundation in Leicester dan Muslim Council of Britain (MCB) sebagai kelompok Islamist. Dalam perjalanannya, Ed kemudian ”melihat” kesalahan-kesalahan dari gerakan Islamis, dan menjadi sadar untuk kembali ke pangkuan ‘Islam Moderat.’ Melalui buku ini, Ed ingin menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ‘Islamist’ adalah ancaman yang jelas berbahaya terhadap negaranya. Ed berusaha menunjukkan bagaimana awal ketertarikannya pada ‘pemikiran ekstrimis’, bagaimana kaum fanatik memasuki komunitas muslim dan agenda mereka dalam merusak peradaban Barat dan Islam moderat.

Ia mengakui bahwa istilah ‘Islamisme’ sebenarnya bisa bermakna bermacam-macam. Ia menunjuk Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Sayyid Qutb dan Taqi al-din Nabhani sebagai tokoh Islamisme. Nampaknya ia memaksudkan tokoh ‘Islamisme’ sebagai tokoh ‘Islam Politik’, yaitu mereka yang menginginkan Islam sebagai faktor penentu dalam ordo politik. Di akhir bukunya, Husain menolak pemikiran tentang ‘Islam Politik’ dengan berkata, ”Agama bukan milik pemerintah, atau negara. Ia adalah milik individu. Negara boleh membantu warganya dalam menunaikan ibadahnya, namun pemerintah Negara tersebut tidak boleh dan tidak semestinya menyatakan keyakinan agama tertentu.” Dengan kata lain, Ed Husain adalah sepenuhnya seorang sekuler.

Dalam usahanya mendekonstruksi Nabhani, Ed menuding bahwa Nabhani mengambil ide dari Rousseau bahwa Tuhan menurunkan seperangkat hukum bagi manusia. Tapi definisi dan penolakan Ed Husain terhadap apa yang ia sebut sebagai ‘Islam politik’ menurut Andrew Booso – seorang kritikus buku The Islamist yang paling keras, ternyata tidak didukung oleh karya tokoh yang ia banggakan sebagai salah satu tokoh ‘Islam moderat’ yaitu Nuh Keller, yang menulis terjemahan dari ‘Reliance of the Traveler’ (’Umdat al-Salik). Buku ini mendapatkan sertifikasi dari Al Azhar dan menurut Ed Husain buku ini juga merupakan ‘buku tafsir kitab suci umat Islam’ yang sangat dihormati. Dalam buku ‘Reliance’ ini, Nuh Keller menambahkan satu bab tambahan yang tidak ada dalam manuskrip aslinya yaitu bab tentang ‘al Khilafah’. Nuh Keller menjelaskan tambahan ini sebagai berikut:

Bab ini merupakan penambahan dari penerjemah (yaitu Nuh Keller) karena keberadaan Khilafah adalah kewajiban tersendiri dan juga merupakan prasyarat dari pelaksanaan ratusan peraturan atau hukum Islam yang ALLAH telah tentukan dan berfungsi sebagai tuntunan kehidupan beragama umat Islam.’

Oleb sebab itu, Mawdudi, Qutb, dan Nabhani tidak bisa dituduh sebagai kaum ekstrimis, hanya karena mereka ternyata meyakini dan menyebarluaskan suatu konsep yang sudah diakui kebenarannya oleh ahli hukum Islam di masa lalu. Di samping itu, Husain juga salah mengutip kata-kata Hamza Yusuf yang konon berkata bahwa ‘tidak ada negara Islam’. Padahal yang terjadi adalah Yusuf hanya mengatakan bahwa kata ‘Negara’ dalam bahasa Inggris tidaklah tepat dalam menjelaskan konsep khilafah, dan juga Yusuf juga tidak pernah bermaksud untuk menafikan Islam sebagai faktor penentu dalam suatu ordo politik.

Tentang rendahnya taraf penguasaan tsaqafah Islam Ed Husian ditunjukkan oleh Adrew Booso. Kata Booso, ”Meskipun Ed Husain menggarisbawahi perjalanan keilmuan Islam selama 1400 tahun melalui sistem periwayatan (isnad), dan juga dengan kemampuan Ed untuk menghafal tidak kurang dari separuh Al Quran, Ed Husain ternyata memiliki kelemahan pengetahuan tentang teologi dan Hukum Islam sebagaimana yang dibangun oleh para ulama. Dalam salah satu bagian dari bukuknya, Ed berkata, “Selama ini tidak pernah terbersit di benakku, apabila isu pemerintahan Islam sebegitu pentingnya, mengapa tidak satupun teks atau literatur klasik Islam menaruh pembahasan tentang ini?”

Untuk menanggapi klaim Ed Husain ini, Booso mengajak untuk mencermati tulisan Nuh Keller, yaitu seorang tokoh yang Ed sangat banggakan, menerjemahkan karya ulama klasik. Dalam karya terkenalnya yang berjudul al-Qawanin al-fiqhiyyah ternyata memiliki satu bab tersendiri yang secara khusus membahas tentang ‘al-imamah’, dimana ia uraikan beberapa prasyarat tradisional [ash-shurut]. Ini semua menunjukkan bahwa istilah-istilah ‘Islamist’, ‘Islamisme’ dan ‘politic Islam’ menjadi tidak bermakna karena apa yang dituduhkan oleh Ed Husain ternyata ditemukan pada karya ulama klasik.

Islam menyerukan agar Islam harus mengatur kehidupan publik dan kehidupan privat manusia, artinya Islam menolak sekularisme karena di dalam Islam tidak ditemukan prinsip yang biasa ditemukan dalam Kristen,”… Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.”

Kelemahan Ed Husain dalam pemahamannya tentang hukum dan studi teologi Islam juga terlihat dalam gayanya yang berlagak sebagai ulama dalam menyikapi penggunaan kata ‘kafir’ (bentuk jamaknya kuffar atau kafirun/kafirin). Padahal, Nuh Keller dalam menerjemahkan buku ‘Umdat Salik’ (The Reliance), ia menggunakan kata ‘kafir’ untuk mendeskripsikan umat non-muslim. Anehnya, Husain yang menganggap Nuh Keller sebagai tokoh moderat justru menuduh kaum ‘Islamist’lah yang pertama kalinya menggunakan kata kafir untuk mengidentifikasi non-muslim. Menurut opini Ed Husain, Quran menggunakan kata ‘kafir’ hanya diperuntukkan bagi kaum non-muslim penyembah berhala yang menindas umat Islam. Lebih jauh lagi, Ed Husain mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Kristen tidak tepat dipanggil sebagai ‘kafir’, tetapi lebih cocok sebagai ‘ahli kitab’. Pemahaman Ed Husain seperti ini sayangnya justru menunjukkan keterbatasan pengetahuannya.

Buku ini memang mendapatkan sambutan dan banyak pujian, khususnya dari media dan komunitas Barat. Diantaranya, kolumnis The Daily Mail dan pengarang buku Londonistan, Melanie Phillips memuji habis buku ini. Dia tanpa sungkan menyatakan bahwa Ed Husain harus mendapatkan aplaus untuk keberaniannya menunjukkan kejujuran dan ketekunan intelektual.

Selain pujuan, juga tidak sedikit yang mengkritik habis. Diantaranya, Ziauddin Sardar melalui koran The Independent, memprotes yang apa yang telah ditulis Ed Husain. sebagai “reductive extremist” activity. Ia kemudian menolak buku Ed Husain ini dengan mengatakan “The Islamist seems to have been drafted by a Whitehall mandarin as a PR job for the Blair government.”

Dalam blognya, peneliti masalah-masalah ke Islaman, Yahya Birt mengkritik buku ini karena melakukan penyimpulan secara umum dari keadaan sekarang berdasarkan realitas di awal tahun 90-an, itupun dalam konteks keterlibatan Ed Husain dalam gerakan Islam dalam kurun yang sangat pendek. Meski dia sendiri tidak menolak perlunya membaca buku yang menawarkan sebuah pandangan insider’s view, tapi dia menolak saran Ed untuk melarang Hizbut Tahrir.

Kritik tajam juga datang penulis muslim, Andrew Booso yang menilai Ed Husain sebagai anak muda yang miskin pengetahuan agama, tapi berlagak seperti ulama. Katanya, “he shows a serious inadequacy of knowledge regarding theology and Sacred Law as expounded by the masters through the ages.” Salah satu yang membuat Booso berang adalah kritik Ed Husain terhadap ide khilafah yang dikatakan tidak memiliki landasan teologis apa pun. Dengan lugas Booso mengatakan bahwa kewajiban syar’iy dari tegaknya kekhilafahan adalah keyakinan standar yang telah disepakati oleh para ulama di sepanjang waktu.

Ada yang mencurigai, apa yang dilakukan oleh Ed Husain adalah demi kepentingan Partai Buruh. Dan kecurigaan ini belakangan terbukti. Kini, setelah mempelajari sufi hingga ke Syria, alih-alih Ed Husain menjadi muslim kaffah pembela kepentingan Islam, ia malah menjadi muslim liberal. Ia berpendapat wanita muslim boleh menikah dengan orang kafir, perempuan muslim tidak harus memakai jilbab, ia juga mendukung keterlibatan Inggris dalam perang Irak. Ia kini juga menjadi aktifis Partai Buruh dan menjadi bagian penting dari organisasi neokonservativ bernama the Center for Social Cohesion yang dipimpin Douglas Murray yang menolak adanya hari libur agama, menyerukan penutupan masjid-masjid dan pelarangan secara total imigrasi muslim di seluruh Eropa.

Tentang keterlibatan Ed Husain dalam HTB mendapatkan klarifikasi oleh Imran Waheed (mantan media representative HTB). Melalui email kepada Jubir HTI, ia menegaskan bahwa Ed Husain tidak pernah menjadi anggota HTB. Ia hanya pernah menjadi daris (pelajar) kurang dari 2 tahun. Ia juga tidak pernah memegang posisi apapun dalam struktur HTB (maka sangatlah aneh kalau di Indonesia sini Ed Husain sering dikatakan sebagai pimpinan HTB). Ia juga menegaskan bahwa sebagaian besar dari buku Ed Husain itu penuh dengan kebohongan. Ia mencontohkan kasus anggota HTB bernama Isa, yang disebut Ed sebagai anggota al Qaeda yang sangat dicari CIA. Isa adalah anggota HTB dan tinggal di London. Ia orang bebas dan bebas pula dari segala keterkaitan seperti yang dituduhkan Ed.

Tentang kebohongan Ed Husain juga ditunjukkan oleh Kaashif Nawaz –saudara laki-laki dari Maajid Nawaz, anggota HTB yang pernah ditahan pemerintah Mesir. Diantaranya kasus pembunuhan di East – Ham College – yang membuat Ed Husain memutuskan keluar dari HTB karena menganggap HTB lah dengan doktrin-doktrinya yang telah mendorong terjadinya pembunuhan di sana. Kaashif Nawaz menegaskan bahwa orang yang terbunuh di sana bukanlah orang Kristen, melainkan orang yang tengah mabuk dan terlibat pertikaian dengan orang lain. Peristiwa itu juga sama sekali tidak melibatkan anggota HTB. Ia membenarkan bahwa periode di mana Ed Husain aktif dalam HTB sangat dipengaruhi oleh sosok Omar Bakri yang sangat keras. Tapi sepeninggal Omar Bakri, HTB berubah, kini tidaklah seperi yang diceritakan oleh Ed Husain. Maksudnya, HTB di masa lalu dinilai telah dibajak oleh Omar Bakri sehingga menyimpang dari warna yang semestinya ada. Ia juga menegaskan bahwa, berbeda dengan Syed Qutb or Maududi, Taqiudeen al-Nabhani adalah ulama yang alim, lulusan al Azhar dan Darul Ulum Kairo dan pernah menjadi profesor di Fakultas Shariah di Amman. Taqiyyuddin juga mempunyai latar belakang sufi melalui kakeknya Sufi Sheikh Yusuf al-Nabhani. Maksudnya, kalau sekiranya hanya jalan sufi yang dicari oleh Ed Husain, semestinya ia tidak perlu keluar dari HTB dan kemudian mencaci maki sedemikan rupa karena toh Hizbut Tahrir sesungguhnya juga menyediakan jalan itu. (IY)

*http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/19/catatan-untuk-buku-%e2%80%9cthe-islamist%e2%80%9d-ed-husain-pengembara-yang-sia-sia/

Sebagamana dalam acara dialog yang disiarkan Metro TV itu, Ruhut mengeluarkan pernyataan bernada rasis. Pria yang dikenal sebagai pengacara dan pesinetron ini mengatakan ” ‘Arab’ tidak pernah membantu Indonesia”. Acara dialog itu juga dihadiri politikus Partai Hanura Fuad Bawazier dan politikus Gerindra Permadi

Nada protes diberitakan pada Harian Umum PELITA dengan judul “Keturunan Arab Protes Pernyataan Rasis Ruhut Sitompul”. Pada artikel tersebut diberitakan bahwa Persaudaraan Nasionalis Arab Indonesia (PNAI) memprotes pernyataan Ruhut Sitompul dalam suatu dialog di Metro TV (28/5), lalu, yang terkesan rasis dengan menjelek-jelekkan etnis Arab umumnya, dan etnis Arab Indonesia, khususnya.

Ketua PNAI, Rusjdi Basalamah, dan Sekjen Mustofa Najib Assagaf, di Jakarta, Sabtu (30/5), mengatakan pernyataan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul dalam dialog dengan juru bicara partai lain Fuad Bawazir dan Permadi itu dinilai tidak etis dengan menyinggung etnis keturunan Arab.       

Pernyataan itu mendapat protes keras dari kalangan Arab di seluruh Indonesia, kata Rusjdi. Hingga Minggu (31/5), kedua pengurus PNAI itu masih mendapat SMS dan telepon bernada protes dari tokoh masyarakat Arab dari berbagai daerah seperti Gorontalo, Ujung Pandang, Ternate, Ambon, Manado, Jatim, Irian, Jateng, Jakarta, dan sejumlah daerah lain di Sumatera [http://www.hupelita.com/baca.php?id=71954]

Sementara situs Okezone memberitakan  bahwa FOrum Keturunan Arab Indonesia (Fokari) mendesak kepolisian agar menangkap Ruhut Sitompul terkait pernyataannya yang dinilai menghina bangsa Arab dalam artikel “warga keturunan Arabdesak Polisi tangkap Ruhut” [Rabu, 3 Juni 2009 - 12:13] wib. Situs VIVANEWS pada hari Seleasa, 2 Juni 2009, 15.52  memberitakan bahwa walaupun Ruhut yang juga seorang pengacara ini sudah meminta maaf, namun itupun belum cukup menyembuhkan akibat komentar rasis yang diperbuatnya itu.

Eramuslim, pada Editorialnya menurunkan komentar berjudul “Ruhut: Arab Tak Pernah Membantu Indonesia”, yang membantah pernyataan salah satu anggota tim sukses SBY-Budionon ini yang memutarbalikkan fakta.
FACEBOOK TAK LUPUT DARI SENTIMEN ANTI RUHUT SITOMPUL
Selain surat kabar, website, blog, forum diskusi dan opini-opini yang hangat membicarakan pernyataan rasisme Ruhut Sitompul “si Raja Minyak dari Tarutung” ini, tidak ketinggalan pula FACEBOOK, situs pertemanan yang lagi ngetrend di dunia maya ini pun tidak luput dari klub anti pernyataan rasis sang advokat ini.

Tidak kurang dari 5 group/klub yang menolak dan menyayangkan pernyataan berbau SARA tersebut, bahkan ada pula group yang menuntut dipecatnya Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat pada group “PECAT RUHUT SITOMPUL DARI PARTAI DEMOKRAT”.[http://www.facebook.com/pages/PECAT-RUHUT-SITOMPUL-DARI-DEMOKRAT/86758779009?sid=5161a95df526fab4e354d8b5afea527e&ref=search].

Group tersebut saat ini memiliki ratusan pendukung.Group dengan dukungan lebih besar anggota yaitu pada “SAY NO TO RUHUT SITOMPUL” [http://www.facebook.com/group.php? gid=86939518596], dengan jumlah pendukung hingga 651 orang.

Ada juga group “JAMAAH DESAK SBY PECAT RUHUT”[http://www.facebook.com/groups.php#/group.php?gid=208551435044].Pendukung grop hingga saat ini sebanyak 846orang yang meramaikan forum diskusi. Dengan anggota Pada group ini disampaikan pesan penting untuk tidak menjadikan grop anti Ruhut sebagai ajang menghina atau memojokkan salah satu capres tertentu dan mengarahkan pada capres lainnya. Pengurus group ini khawatir apabila grop anti Ruhut akan disalahgunakan/ditunggangi untuk dukung mendukung pada capres tertentu. Makanya kementar-komentar anggota pada dinding group ini akan dihapus apabila bertentangan dengan tujuan awal didirikan grop tersebut.

Tidak kalah, adalah group yang bernama “RUHUT SITOMPUL MELECEHKAN SUKU BANGSA ARAB”  [http://www.facebook.com/group.php?sid=5161a95df526fab4e354d8b5afea527e&gid=87488618197&ref=search].Hingga saat ini pendukungnya sebanyak 1005 orang, dan terus bertambah tiap jam-nya. Grop yang didirikan oleh Rahmad Assegaf ini dihiasi dengan komentar dinding dan forum diskusi. Selain group diatas, ada juga group “Sejuta FB-er Mosi Tidak Percaya atas Ruhut Sitompul” [http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=112561845109].
MENGANCAMA SUARA PASANGAN SBY-BUDIONO ?
Terlepas dari itu semua, yang jelas hingga saat ini sentimen primordialisme yang disulut oleh pernyataan rasis Ruhut Sitompul tampaknya belum akan padam dalam waktu dekat. Sentimen ini tentu saja bisa menjadi bola liar yang menggelinding bahkan bisa ditunggangi kepentingan elit politik yang pragmatis untuk keperluan pemenangan calon presiden tertentu [Kertosono, 4 Juni 2009].